Jakarta (16/6), Program Proyek Kemanusian merupakan suatu program untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kegiatan kemanusiaan secara mandiri kegiata MBKM Prodi PENMAS UNJ. Pada program ini kami yang merupakan mahasiswa Pendidikan masyarakat melaksanakan kegiatan MBKM secara terjun langsung ke Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu di Satya Bumi. Kami mengikuti program proyek kemanusiaan selama kurang lebih tiga bulan lamanya. Lebih tepatnya dari tanggal 6 Maret sampai 1 Juni 2023.
Satya Bumi adalah organisasi nirlaba yang mengkampanyekan lingkungan yang mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi hutan Indonesia yang tersisa dan ekosistem alam yang vital. Kami berkampanye untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mengadvokasi orang-orang yang bergantung pada tanah untuk mempromosikan dan memajukan nilai-nilai hak asasi manusia dan perdamaian, untuk generasi sekarang dan mendatang. Satya Bumi hadir untuk berkampanye dan memberikan advokasi lingkungan hidup dan HAM yang menjangkau para pengambil kebijakan dan pelaku industri sehingga menciptakan transformasi yang mendorong pemerintah dan sektor swasta mengambil peran aktif dan menjalankan komitmen perlindungan lingkungan dalam mengatasi perubahan iklim, khususnya bagi kelompok-kelompok penting dan rentan seperti perempuan dan masyarakat adat.
Selain itu Satya Bumi memiliki Visi Menciptakan transformasi yang mendorong pemerintah dan sektor swasta untuk berperan aktif dan memenuhi komitmen menjaga lingkungan dalam mengatasi krisis iklim. Dan Misi Untuk menyelamatkan hutan dan melestarikan keanekaragaman hayati serta menjaga ekosistem lingkungan di bumi Indonesia. Manusia bergantung pada alam maka untuk mewujudkan hal ini penting untuk memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berasaskan pada nilai-nilai perdamaian untuk masa kini dan generasi mendatang.
Pada kesempatan kali ini kami selaku satu mahasiswa yang melakukan Program Proyek Kemanusiaan ini berpartisipasi secara langsung terhadap program dan kegiatan yang ada di lembaga Satya Bumi. Kami yang terdiri dari 5 orang mendapatkan peran dari berbagai kegiatan yang ada di Satya Bumi ini. Yaitu di sesuaikan dengan kebutuhan disetiap kegiatan menjadi panitia, notulensi, dokumetasi, membuat berbagai bahan untuk di pake dalam kegiatan. Pada kesempetan ini juga kami terkait 1 program serta pelaksanaan dan partisipasi yang telah kami ikuti yaitu Program Diskusi Publik mengenai Masa Depan OrangUtan Tapanuli dan PLTA Batang Toru.
Diskusi Publik yaitu mengundang beberapa narasumber yang ahli dalam bidangnya untuk membahas suatu isu. Dengan interaktif, mahasiswa pun dapat menyampaikan pendapatnya kepada narasumber dan dapat bertukar pikiran. Sehingga, pikiran lebih terbuka dan kita dapat menjadi mahasiswa yang peduli pada isu. Satya Bumi bekerjasama dengan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menggelar liputan kolaborasi yang menunjukkan fakta dampak langsung dari kembali dikerjakannya proyek PLTA tersebut. Fakta baru yang ditemukan di antaranya, hasil audit menunjukkan ketidakberesan proyek dan harga listrik yang harus ditebus PLN. Muncul sejumlah nama yang menjadi ultimate beneficial owner dari keberadaan PLTA Batang Toru, sehingga menjadi terang kenapa PLTA Batang Toru yang sejak awal menuai banyak penolakan, kemudian tetap dilanjutkan.
Skema proyek PLTA Batang Toru adalah Independent Power Producer (IPP). Artinya, listrik yang dihasilkan proyek PLTA Batang Toru harus diserap PLN. Sedangkan pasokan listrik di Sumut sudah mencukupi tanpa adanya proyek PLTA Batang Toru. Artinya, jika PLN terpaksa membeli listrik dari Batang Toru, maka akan terjadi kelebihan pasokan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi keuangan PLN yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Pembangunan PLTA Batang Toru pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan dan keuangan yang membunuh spesies langka, merusak pemukiman masyarakat, dan berpotensi merugikan perekonomian negara. Pemenuhan energi listrik tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan yang berdampak pada kepunahan satwa langka yang dilindungi dan menimbulkan beban keuangan negara yang semakin tinggi.
Untuk melakukan diseminasi lebih luas dari hasil temuan tersebut, Satya Bumi menggelar acara diskusi publik dengan mengangkat tema “Masa Depan Orangutan Tapanuli dan PLTA Batang Toru”. Harapannya melalui ruang diskusi ini dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan serta mencari solusi perlindungan terhadap biodiversitas yang terdapat di Ekosistem Batang Toru, khususnya Orangutan Tapanuli.
Sehingga kami ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Diskusi Publik ini yang dilaksanakan pada 06 Maret 2023 Baca di Tebet-Library (Jl. Tebet Barat Dalam Nomor 29, Jakarta Selatan). Kami 5 orang di bagi menjadi beberapa divisi dalam pelaksanaan Dikusi Publik yaitu 2 notulensi, 1 Dokumentasi, 2 menjadi mahasiswa aktif. Program Diskusi Publik ini membahasa mengenai Proyek PLTA Batang Toru banyak temuan dalam Diskusi Publik ini yaitu :
- Gangguan terhadap satwa, orangtuan Tapanuli
- Fragmentasi ruang hidup orangutan tapanuli ( karena ada pembangunan PLTA bolak barat dan timur berubah mengakibatkan fregmentasi, orangutan ini mengakibatkan pernikahan tidak silang mengakibatkan perpunahan.
- Status terancam punah
- Sirpulus listrik di sumatera utara awalnya bank cina yang membayai plta adanya prostes adanya pontesi perpunahan dari fauna salahsatunya orangtuan patangtoru bangaun seluas 50ha (sejak 2017 listrik di sumatera utara
- Gonta ganti pembiayaan untuk menjalankan proyek PLTA
- Tata kelola buruk (pelibatan PT PJB )
- Tata kelola buruk (melanggar peraturan menteri BUMN
- Bencana (getaran tanah, longsor,potensi banjir, hingga kekeringan) akan mengakibatan kemiringan tanah yg dapat longsor)
- AMDAL bermasalah (tidak ada transportasi)
Kami juga berkesempetan untuk melakukan kegiatan dan program strategis pengembangan ekonomi nasional. Proyek ini adalah bagian inti dari strategi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sepuluh “Bali baru”. KPPII berharap ada pernyataan resmi dan tindak lanjut dari Komnas HAM setelah membaca dan mempelajari hasil survei tersebut. Untuk itu, kami bermaksud menggelar media briefing dan launching hasil survei KPPII terkait dampak-dampak hak asasi manusia dan sosio-ekonomi dari proyek pembangunan urban dan pariwisata Mandalika di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Adapun kegiatan ini bertujuan untuk:
- Meresmikan dan mendiseminasikan laporan survei atau riset KPPII terkait dampak proyek Mandalika terhadap hak asasi manusia dan sosio-ekonomi masyarakat adat
- Memberikan informasi terkini dan objektif kepada media dan Komnas HAM terkait dampak proyek pariwisata Mandalika.
- Mendengarkan respons dan pernyataan resmi Komnas HAM terkait dampak hak asasi manusia dan sosio-ekonomi akibat proyek Mandalika yang didanai AIIB
Selain itu juga kami berkesempatan juga untuk melakukan program aksi hari kamisan adalah sebuah aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara yang dilakukan oleh korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Aksi ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Januari 2007. Tuntutan dari kegiatan ini adalah menuntut negara untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia seperti Tragedi Semanggi, Trisakti, dan Tragedi 13-15 Mei 1998, Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Talangsari 1989 dan lain-lain Masyarakat adat suku Awyu dari Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan bersama Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Mei 2023. Mereka menuntut hak atas hutan adat mereka yang terancam konsesi perusahaan sawit.